SERTIFIKASI GURU: JIKA BISA DIPERSULIT, MENGAPA DIPERMUDAH? Kemarin (24/4) siang,…

SERTIFIKASI GURU: JIKA BISA DIPERSULIT, MENGAPA DIPERMUDAH?

Kemarin (24/4) siang, seorang dosen menunjukkan HP-nya. Wow, sebuah notifikasi SMS banking, menginformasikan ada dana masuk senilai 4 kali gaji. Alhamdulillah. Selamat, tunjangan sertifikasi dosen (serdos) sudah cair. Persis seperti planning: dicairkan tiap 4 bulanan. Nggak perlu ada pemberkasan ulang yang njelimet. Tanpa antrian di bank.

Sementara sertifikasi guru (sergur), mengapa tidak bisa semudah itu ya? Seorang guru bolak-balik membuka rekening bank baru tiap kali ada pencairan. Kadang sampai punya 5 buku tabungan, beberapa bahkan di bank yang sama. Gile sekali.

Belum lagi ada pemberkasan ulang segala. Pejabat Kemdikbud sampai ada yang menyindir guru yang membolos demi pengurusan kelengkapan dokumen sertifikasi. Belum lagi antrian di bank karena guru-guru diundang untuk pembagian buku tabungan baru, baru, dan selalu baru setiap ada pencairan tunjangan. Sulit dipercaya itu terjadi. Aneh tapi kok ya nyata…

Kalau tunjangan serdos bisa cair tepat waktu, dan utuh, mengapa dana sergur tidak bisa? Molor sampai mendekati akhir tahun. Kadang ketlisut dan tercecer 1 atau 2 bulan, entah ke mana larinya uang itu. Belum lagi adanya pungli di sana sini…

Guru dan dosen diatur dalam UU yang sama: UU no 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Mengapa dosen mendapat banyak kemudahan, sedangkan guru amat sangat dipersulit? Apa karena guru orang yang sabar dan “neriman” serta dijamin tidak protes meski mengalami pelayanan tidak mengenakkan?

Come on, guys… Di grup ini saya tahu ada orang-orang Kemdibud, juga jajaran dinas pendidikan propinsi maupun kota. Ini challenging sekali. Bisakah (atau lebih tepat maukah) Anda melayani para guru ini lebih profesional? Nggak usah seperti pelayanan dosen deh (kalau bisa ya bagus sekali, sih). Cukup lebih baik dari sekarang deh! Misalnya:
– pencairan tunjangan tepat waktu
– bersih tanpa pungli
– nggak perlu pemberkasan ulang (buat apa sih? Toh guru yang sekarang adalah orang yang sama… Dan Anda semua sudah punya datanya kok)

Guru adalah profesi mulia dan orang-orangnya juga pantas dimuliakan. Siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, hendaknya dia memuliakan guru. Jangan mempersulit guru. Layani dengan sepenuh hati. Sebab di tangan merekalah nasib generasi dipertaruhkan….

Surabaya, 25 April 2012

/MI

Mohammad Ihsan
Powered by IGI BlackBerry®

Facebook Comments

Uncategorized

25 thoughts on “SERTIFIKASI GURU: JIKA BISA DIPERSULIT, MENGAPA DIPERMUDAH? Kemarin (24/4) siang,…

  1. Betul pak Ihsan, para guru selalu ditahan nasibnya. Misalnya guru nonPNS, SK Inpassingnya sudah tertahan lama di Kemedikbud. Para guru NonPNS Kabupaten Belu, NTT yang sudah 4 tahun lulus sertifikasi, namun SK Inpassingnya tidak pernah keluar. Setelah keluarpun SK Inpasssingnya selalu tidak sesuai dengan harapan. Misalnya Pak Simon Mali, belaiu memiliki golongan IIId untuk golongan sebagai guru tetap YASRA, namun SK Inpassing yang keluar adalah IIIa, sedang rekannya yang IIIc untuk glongan guru tetap Yasra, SK Inpassingnya IIIb. SK Inpassing pun tidak sama keluarnya. Sampai sekarang kami guru-guru NonPNS yang lain tidak tahu, apakah SK Inpassing kami sudah keluar atau belum sejak tahun 2008. Bila ada dana sertifikasi yang cair, kami selalu pergi ke Bank untuk mengambil uang itu tanpa tahu SK Inpassingnya. Kini Dana guru-guru NonPNS belum dicairkan yakni sejak bulan Januari, Pebruari dan Maret 2012..Mudah-mudahan tidak lama lagi dana itu akan segera cair….

  2. melanjutkan komen bu eva, itulah efek otoda yg dikawal dan dielu2kan banyak pihak. daya masih ingat pernah ngisi angket ttg otoda kala itu pertanyaannya diarahkan utk setuju otoda, tapi saya tetap menolak dg byk hal.

  3. mas Mohammad Ihsan permasalahannya sebenarnya pada status kepegawaian Guru dan Dosen. Dosen adalah pegawai pusat yang SKnya diterbitkan langsung dari jajaran menteri, jadi yang mengawasi Dosen langsung dari jajaran Pusat. Sedangkan Guru adalah pegawai daerah dimana dalam hal ini terbentur pada aturan OTODA. sedangkan untuk pengawasan hal ini DOSEN langsung hanya DIKTI sedangkan GURU pengawasan bertingkat lagi2 karena adanya aturan yang g sama di setiap daerah karena itulah yang mempersulit alur dana Sertifikasi ke guru-guru. semoga penjelasan yang sedikit ini bisa memberikan pemahaman

  4. memang orang indonesia sukanya ribet gak praktis masukin data guru aja mesti pemberkasan berkali kali… Apalagi yang ada uangnya ya biar kalau cair kebagian gitu…padahal mereka sudah ada honornya untuk melakukan pelayanan itu…

  5. Ada yang agak lucu ketika pemberkasan ulang, kita dimintakan fc rekening Bank Daerah (BPD) eh ternyata dalam SK Tunj. Sertifikasi ,rekeningnya BRI lho bagaimana ini ???

  6. kalo saya positif thinking aja… jumlah dosen kan tidak sebanyak jumlah guru…apalagi data guru juga sering berubah…kalo salah data operatornya dikomplain lagi…dan yang saya tahu tidak ada honor khusus operator psg di dinas…

  7. kalo saya setuju jika tunjangan sertifikasi dihapus saja. kalo ingin memberi dengan ihlas tambahkan saja pada tinjangan fungsuonalnya. dan perbaiki nasib GTT dan PTT yang selama ini gajinya hanya 200 – 500 ribu saja perbulan.

  8. Inilah akibatnya jika urusan guru diserahkan ke pemerintah daerah. Regulasi dari pusat banyak ditelikung di daerah. SKB 5 menteri juga akan mengalami nasib yang sama. solusinya, kaji ulang UU OTDA. Kembalikan urusan guru ke pusat.

  9. .. hmm, urusan guru ditarik ke pusat? Pemda siap melepasnya? LHA KOK NYIMUT? MANA MAU? Guru itu komoditas politik paling menarik bagi kepala daerah, setidaknya untuk 2 alasan:
    (1) jumlahnya yang banyak sekali, belum termasuk keluargamnya
    (2) guru bersentuhan langsung dengan para pemilih pemula
    ===> Jadi, siapa kepala daerah yang bisa mengendalikan guru, maka dia akna punya keuntungan cukup besar dalam pilkada. Makanya, kepala daerah akan enggan melepaskan urusan guru ke pusat. LHA KOK NYIMUT?????????

  10. Jumlah dosen sedikit, jadi kalau mau korupsi uang mereka, hasilnya sedikit. Dosen pintar (S3) dan banyak yang berkualitas tinggi ilmunya, banyak yang lulusan luar negeri dan tidak bisa dibodohi. Kalau uang mereka hilang berbulan2, mereka bisa protes dan tahu cara yang tajam untuk protes.
    Guru hanya lulusan S1, dan lulusan lokal, dan banyak yang menjadi guru karena tidak berhasil masuk jurusan yang diinginkan. Jadi mereka berkualitas rendah dan nggak pintar2 amat (dalam analisis orang Dikbud). Jadi kalau korupsi uang mereka, bisa dapat banyak, dan mereka tidak tahu cara berprotes karena sudah diajarkan sejak dini untuk nurut dengan pihak yang berkuasa. Mereka takut dipecat. Jadi mereka akan memilih untuk diam dan nurut.
    Buat apa mikirin guru? Mereka tidak bakalan melawan kalau gaji dan tunjangan mereka dikorupsi. Dijamin mereka akan diam dan nurut. UN yang melanggar hukum saja tetap dijalankan karena mereka takut melawan perintah. Nggak usah peduli pada pendapat mereka soal tunjangan. Yang penting hasilnya saja (akhirnya dapat juga kan?). Proses tidak ada yang peduli…. sesuai dengan gaya pendidikan di seluruh Indonesia….

  11. Mas Iwan, saya sudah lebih dari sekali mengikuti lokakarya yang diadakan Balitbang Kemdikbud soal ini… Jangankan SKB 5 Menteri, lha wong SKB 25 Menteri ya nggak ngaruh. Karena posisi UU Otoda itu lebih tinggi dibanding keputusan menteri 🙂
    Kalau serius mau sentralisasi pendidikan, ya UU Otoda-nya diubah dulu, hehe… Dan saya nggak tahu apa Kemdikbud siap untuk itu..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *