RANCUNYA PENDIDIKAN NASIONAL di PEDALAMAN PAPUA (BAGIAN 1) Saya tergolong…

RANCUNYA PENDIDIKAN NASIONAL di PEDALAMAN PAPUA (BAGIAN 1)

Saya tergolong baru mengabdikan diri di daerah pedalaman Papua, khususnya Mbua, Nduga dan Samenage, Yahukimo. dimulai 2012 – sekarang (2018), namun pendidikan nasional di pedalaman Papua sama sekali tidak ada perubahan.

“KALAU PENDIDIKAN DASAR belum beres maka Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan jangan mengizinkan/jangan berani-berani mengizinkan operasi SMP dan SMA, dan juga tolong kembangkan pendidikan berpola asrama, pendidikan sekolah adat dan perbanyak pendidikan lifeskill (seperti: SMK, STM, dan lain-lain)”

Di pedalaman Papua, gedung-gedung sekolah (SD, SMP, SMA, SMTK, PAUD, TK, PAKET A, PAKET B, PAKET C) menjamur didirikan namun tanpa aktifitas yang berarti, tiada proses belajar mengajar karena guru dinas ASN/PNS yang ditugaskan di daerah pedalaman tidak datang ke tempat tugas lantaran banyak alasan yang dikemukakannya, mulai tidak aman, tidak ada listrik, tidak ada signal, jalan belum masuk dan banyak lagi alasan lainnya. Siswa-siswi berdasarkan pantuan saya selama 5 tahun di pedalaman sangat rajin datang bersekolah, namun kehadiran guru yang tak kunjung tiba membuat mereka ciut dan belajar sendiri secara otodidak. Sehingga dalam menulis, membaca dan berhitung masih banyak kekeliruan.

Pergantian Menteri Pendidikan sudah terjadi 3x sejak saya mengajar di pedalaman Mbua dan sekarang di Samenage, mulai dari bapak Muhammad Nuh, bapak Anies Baswedan, sampai bapak Menteri yang sekarang ini, tidak ada tanggapan dan solusi untuk permasalahan pendidikan di Papua. Sampai kapan ini dibiarkan berlarut-larut dan sudah menjadi kanker. Kadangkala di pedalaman terjadi orang buta menuntun orang buta. Ketika guru dinas ASN/PNS tidak datang mengajar di pedalaman, maka guru lokal datang mengambil alih tugas mereka, namun mereka sendiri seringkali tidak memiliki kemampuan di bidang tersebut, karena tidak dilatih, dan bahasa Indonesia yang diajarkan pun masih-masih salah.

Ujian Nasional? Apakah perlu dilakukan Ujian Nasional di pedalaman Papua? Tidak juga, menurut saya Ujian Nasional tidak diperlukan di pedalaman Papua karena para siswa belajar manipulasi dan ketidak jujuran dari Ujian Nasional yang mengakibatkan pembunuhan karakter dan hasilnya generasi muda mengulangi kesalahan yang sama dari seniornya, karena belajar mencontoh yang tidak benar. Pendidikan Nasional di pedalaman Papua harus dilihat dengan seksama.

Ketika Kabupaten/Daerah, Provinsi dan Pusat terdiam melihat kondisi pendidikan Papua yang seperti ini khususnya di pedalaman, maka Negara sudah melakukan pelanggaran HAM terbesar sepanjang sejarah dari berdirinnya negara ini sampai sekarang. Saya pernah membuat surat terbuka permasalahan Pendidikan Papua pedalaman ini kepada bapak Menteri Anies Baswedan pada tahun 2015 tepat sesudah UJIAN NASIONAL di bulan Mei 2015. Apa yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Negara adalah bentuk pembodohan dan pemusnahan karakter dari bangsa Papua kalau masalah pendidikan Nasional di pedalaman Papua diabaikan begitu saja. 72 tahun Indonesia Merdeka harusnya ada yang dibuat dengan ketulusan di Papua.

Saya sangat berharap kepada bapak Presiden Joko Widodo untuk lebih tegas daripada pemimpin/presiden-presiden NKRI sebelumnya dalam mengatasi persoalan masalah pendidikan Papua di pedalaman yang cukup pelik. Sebelumnya saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya telah menjadi pelaku Ujian Nasional dikerjakan gurunya di tingkat SMTK (Sekolah Menengah Teologi Kristen), setingkat MA/SMA, sebelum di Mbua, Nduga (2012-2015), saya juga pernah menggantikan siswa SMTK, menggunakan seragam SMA untuk menggantikan siswa yang akan mengikuti Ujian Nasional karena kebetulan sedang sakit Malaria sehingga tidak bisa ikut Ujian Nasional di salah satu sekolah setingkat SMA yang ada di Sentani, Kabupaten Jayapura. Kenapa saya mengerjakan Ujian Nasional? Karena belas kasihan, ketika awal pertama datang mengajar SMA/SMTK, para siswa tidak bisa baca tulis, kesulitan memahami bahasa Indonesia, jadi bagaimana ikut Ujian Nasional. Ketika saya melangkah ke Papua pedalaman pegunungan Tengah yaitu daerah Mbua, Nduga (2012 -2015) yang terjadi lebih parah, Ujian Nasional pun dikerjakan gurunya. Ini suatu kesalahan saya, ketika saya kompromi dengan dosa atas nama belas kasih ternyata tegoran hati nurani saya lebih keras dan tidak bisa main-main lagi dengan masalah pendidikan nasional di pedalaman Papua. Atas hal ini dimana suara Negara? Dimana suara Pusat? dimana suara bapak menteri Pendidikan? Dimana suara Kementerian pendidikan? Dimana suara Provinsi? Saya dihantam perasaan bersalah , sangat bersalah kalau membiarkan hal ini, hati saya berkecamuk dibakar keyakinan yang kukuh dalam memperjuangkannya, ketika saya juga mengerjakan Ujian Nasional para siswa, tiap malam saya dihakimi oleh kepekaan saya sendiri, hati nurani saya menegor saya, saya dirong-rong perasaan bersalah dalam diri karena saya juga menjadi pelaku pembunuhan karakter kaum muda di pedalaman pegunungan Tengah.

Bapak Ence Floriano, maupun bapak Criztyan Buendy GintingZuka mengetahui hal ini, juga bapak Mugix Portnoy yang memakai pikiran saya ketika menuliskan cerita saya, banyak teman-teman saya yang tidak mengerti permasalahan saya dalam memperjuangkan pendidikan nasional yang benar di pendidikan Papua. Saya juga berterima kasih kepada ibu Soe Tjen Marching yang tetap mendukung saya, juga bapak Satria Dharma dan bapak Samuel Tabuni yang tetap menyemangati saya, untuk tidak gentar, khususnya Pater John Djonga, untuk tetap melayani di pedalaman Papua.

Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sudah merusak generasi Papua, dengan memberi keteladanan yang tidak jujur melalui Ujian nasional yang saya kerjakan. Saya masih banyak memiliki cerita mengenai pendidikan nasional di pedalaman Papua yang kacau dengan kompleknya permasalahannya, bisa dishare, silakan dicopy. Terima kasih. Semoga surat ini juga dibaca oleh bapak Presiden Joko Widodo.

Facebook Comments

Uncategorized

15 thoughts on “RANCUNYA PENDIDIKAN NASIONAL di PEDALAMAN PAPUA (BAGIAN 1) Saya tergolong…

  1. Kirim ke pak presiden agar birokrasi di daerah di rombak total aja pak…bukan hanya pedalaman papua..pedalaman yg lain juga melakukan hal itu..namun semua diam saja..yg berkualitas malah tersingkir dan disisihkan..itu untung siswa masuk sekolah karena bisa diajak maju..lha bgmna kalau ada daerah yg g bsa diajak maju? Pendekatan persuasif sudah dilakukan dan lagi2 kalah dengan istilah *membudaya*.. salam dr guru di pedalaman luar jawa

  2. Otonomi Kebijakan. Seharusnya ada beberapa wilayah khusus yg diberi ruang utk membuat kebijakan sesuai dg kindisi wilayahnya. Sangat mustahil kalau utk beragam kondisi wilayah dijadikan satu kebijakan. Akibatnya, guru dan siswa berbuat curang dg sadar agar syaratvkelukusan di penuhi. Tidak hanya papua yg berbuat begini tapi mungkin lebih dari 50% sekolah di Indonesia berbuat hal yang sama, tapi dg cara yg berbeda.
    Salut dan hormat saya dengan pak Andri Kristian atas dedikasi bapak di Papua.
    Pemerintah juga harus menghormati orang yang sepwrti bapak, dengan pengorbanan lahir dan keluarga, siap menanggung semua dwmi pendidikan mereka.
    Sementara guru di daerah lain mengeluh karena keterlambatan tunjangan, Bapak dan teman2 lain disana malah tidak pernah mengeluhkan walau listrim dan sinyal belum ada.
    Saya pernah tugas 16 tahun di daerah. Tujuh tahun pertama tanpa listrik tanpa sinyal, kemudian punyanpltd, nyala malam saja dan sinyal hp pakai antene, hanya bisa utk sms. Penerimaan selalu pending hahaha.
    Saya merasakan utk tugas dilingkungan seperti ini, seyogyanya jangan lebih dr 5 tahun, kemudian berilah mereka penyegaran ketempat normal.
    Yang terjadi justru pilih kasih, kalau ada saudara di dinas atau pemerintahan, kadang mereka dapat sk langusng pindah tugas ke daerah nyaman.
    Saya setuju jika ada rotasi reguler, dr daerah satu ke daerah lain, tetapi jangan terlalu lama dilokasi pedalaman tsb, dengan kondisi minimal. Tp beri mereka reward profesi atau materi. Semacam tugas khusus, dikirimkan guru dari kota ke daerah khusus, mungkin utk satu atau dua tahun dan digilir….
    Dengan cara ini yakinlah masalah tenaga pengajar busa diatasi, tapi syarat utamanya, jangan ada pilih kasih dr penguasa dan pengusaha

  3. Kadang miris juga dgn para ASN
    Yg disumpah bekerja di kondisi apapun dan medan apapun tapi melalaikan tugas nya

    Semoga kedepanya banyak guru spt bapak guru yg benar2 mendidik mengajar membina tanpa mengharap imbalan jasa

    Dan juga moga presiden jokowi melihat kondisi ini
    Sehingga setelah membangun sarana jln dan lainya mampu memaksa birokrat di bawahnya untuk bertindak

  4. Kita tidak bisa meminta pengyasa utk fasilitas jalan dll. Masyarakat saja nggak protea dengan kondisi mereka. Kita hanya wajib memenubi kebutuhan pendidikan mereka. Pemerintah? Reward lah mereka yang mau melaksanakan tugas dengan kondisi demikian karena mereka telah berkorban.
    ASN yang tidak bertanggung jawab? Punish and reward harus dijalankan, tetapi penguasa juga harus punya hati…. Gurupun manusia biasa yang berharap dengan pendidikan tinggi, jadi ASN pasti mereka mengharapkan kehidupan yg lebih baik, bukan sebaliknya. Berasal dari kota, kuliah di kota, eee tugasnya je pelosok dengan perlakuan yang sama dengan mereka yg tugas di kota. Siapa yang tidak keberatan.
    Saya cerita pribadi saya.
    Enam belas tahun tugas di pelosok, akan diangkat jadi kepala sekolah dan di temoatkan lebiiiihhhh kepelosok lagi.
    Artinya apa?
    Secara jabatan saya meningkat tetapi secara kehidupan saya jatuh, pisah dengan keluarga, jaub dari anak, nggak bisa ngikuti perkembangan krn sinyal anyap anyap… Maka saya lebih baik memilih, buat apa jadi kasek kl malah tambah susah. Seyogyanya ada oenghargaan dr penguasa, mereka yg sdh mengabdi lebih dibanding yg lain, diakhir2 jabatannya, berilah mereka penghargaan, beri tugas di tempat yg layak…..
    Bukan zebaliknya, yang tugas ditempat nyaman, diangkat jadi kasek ditempat yg lebih nyaman, cocok kalau karena kelebihan mereka secara profesi yang membuat mereka tugas di tempat nyaman, ini kan karena faktor kedekatan dan oendekatan.
    Inilah yg merusak penyebaran tenaga ke pendidikan di negara ini

  5. Tak terbayang oleh saya dari sisi geografi maupun populasi daerah tmpt bpk bertugas. Hanya satu kata… bpk hebat .
    Tetap semangat dan kerjakan saja yang menurut bpk layak dikerjakan.

  6. Saya sampai bingung menulis apa karena sangat terharu membaca tulisanmu pak Andri Kristian. Tetapi saya ingin komen karena ini sungguh luar biasa bagi saya yg belum pernah melihat langsung kondisinya.
    Kebetulan teman saya juga baru pulang dari Teluk Bintuni Pspua memberi pelatihan guru2 disana. Dia bercerita banyak ttg hal2 yg sama dg bapak ceritakan. Bahkan menunjukkan beberapa photo dan video hasil cepreyannya.
    Dari cerita teman saya itu, saya bahkan menyimpulkan target utama pendidikam di pedalaman papua adalah calistung.
    Perjuanganmu luar biasa pak Andri. Saran saya di uploud diberbagai media agar jadi firal untuk bisa sampai ke meja bp. Presiden atau mendikbud. Semoga segera mendapat tanggapan positif untuk kejayaan pendidikan Indonesia khususnya Papua.

Leave a Reply to Andri Kristian Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *