Patut disyukuri, geliat kegiatan IGI dr hari ke hari semakin…

Patut disyukuri, geliat kegiatan IGI dr hari ke hari semakin bergema. Sayang sebagian dr kita masih berkutat pd pertanyaan lewat kanal resmi nggak, sertifikatnya beregistrasi nggak. Sebegitu pentingkah mempermasalahkan hal itu.Padahal sebagian daerah malah tidak mengakui sertifikat IGI sbg bukti pengembangan diri yg bisa dinilaikan, biarpun sertifikatnya beregistrasi dan lewat kanal resmi. Apakah tdk mungkin para petinggi IGI melakukan langkah2 yg memungkinkan sertifikat IGI bisa dinilai saat pengajuan kenaikan pangkat?

Facebook Comments

Uncategorized

16 thoughts on “Patut disyukuri, geliat kegiatan IGI dr hari ke hari semakin…

  1. Inilah yg saya pribadi merasa aneh dan janggal.
    Kalau didunia kesehatan, sertifikat seminar, pelatihan, bakti sosial, karya ilmiah dll, tidak perlu memakai tanda tangan kepala dinas kesehatan, tetapi cukup ditandatangani oleh ketua OP wilayah / provinsinya, dan ketua OP kab/kota setempat.

    Angka kredit (SKP / Satuan kredit profesi) yg tercantum otomatis berlaku secara nasional dan teregister di sistem tenaga kesehatan pusat (ppsdm kemenkes RI).

    Uniknya sekalipun pelatihan diadakan oleh pihak dinas kesehatan, pelatihan tsb tidak akan diberi angka kredit bila tidak ada satupun narasumber dari anggota OP dan tidak didaftarkan ke pengurus OP Provinsi (DPW) dan pengurus OP Kab/kota (DPC).

    Sehingga peran OP pd tenaga kesehatan benar2 otonom dan mandiri serta memiliki fungsi sangat strategis serta tidak ada campur tangan pemerintah atau pihak luar profesi.

    Bagaimana dgn OP Guru..??

  2. Guru dan semua OP Guru harus bisa mengusulkan deregulasi aturan ini, krn sangan rentan KKN juga sangat menghambat karir.
    Guru itu bukan anak murid, sehingga OP Guru pun seperti harus terus dibimbinhpg dan diarahkan oleh pejabat dinas pendidikan….ironisnya jumlah guru lebih banyak drpd tenaga kesehatan…

  3. Bukan harus besar, kembali pada marwah profesi, bahwa sebuah organisasi profesi harus steril dari campur tangan pihak luar. Artinya regulasinya jangan terlalu masuk kedalam.
    Kemendikbud sudaah memiliki data guru dengan seabrek kode unik atau nomor register. Maka cukup dari situ sdh dapat dimanfaatkan oleh OP guru untuk langsung mendaftarkan angka kredit anggotanya, bukan malah harus permisi dulu lewat disdik.

    Coba baca lagi salah satu fungsi OP, yaitu melaksanakan pengembangan kompetensi anggotanya.
    Lha kalau sudah melaksanakan, tapi harus dapat “restu” dulu dari pemerintah, lantas dimana kemandirian Guru sebagai profesi maupun OP nya…??

  4. Saya sebenarnya ingin memberikan banyak masukan dengan IGI melalui sebuah diskusi kecil santai non-formal untuk bahas problematika dunia profesi guru.
    Tetapi ada satu saran yg menurut saya sangat bagus, cobalah guru atau pengurus OP guru berbincang dengan guru SMK kesehatan (farmasi, analis kesehatan, kebidanan, keperawatan), tetapi guru tsb adalah seorang anggota OP tenaga kesehatan, misal bidan, apoteker, sarjana farmasi, dokter, analis kesehatan, dll.

    Cobalah diskusikan dengan mereka bagaimana seluk beluk aturan OP mereka khususnya mengenai prosedur untuk mendapatkan angka kredit (SKP), dll.

    Jadi tidak harus formal, karena dari diskusi ringan tsb bisa ada gambaran apakah bisa diterapkan atau tidak.
    Tapi kembali lagi pada Guru, terutama OP, apakah terbuka untuk diskusi atau tidak.

    Saya butuh waktu hampir 3 tahun untuk memahami aturan didunia kesehatan tsb, artinya bukan sekedar tau aturannya, akan tetapi juga latar belakang aturan2 tsb. Sehingga sangat jelas wilayah otonomi PT, kementerian, dinas kesehatan, OP dan antar OP kesehatan itu sendiri.

    Problem utama OP guru saat ini menurut saya bukan hanya dari banyaknya OP guru, akan tetapi posisi dosen di LPTK apakah juga termasuk anggota atau bahkan pengurus OP Guru?
    Kalau juga sebagai anggota apalagi pengurus OP Guru, seharusnya fungsi dan posisi OP Guru semakin kuat, seperti halnya OP kesehatan.

  5. IGI melakukan inovasi dengan membuat Sistem Informasi Pelatihan IGI. Visinya adalah agar pengurus pusat mempunyai data base yang akurat tentang:
    1. Berapa guru yang sudah dilatih IGI,
    2. Siapa pelatih (guru) yang telah aktif berbagi dg guru lainnya (untuk diberi apresiasi/penghargaan),
    3. Memudahkan pihak tertentu untuk memvalidasi sertifikat peserta, asli atau palsu.
    4. Kegiatan/pelatihan apa saja yang pernah diikuti guru,
    5. Lain2 (laporan, dokumentasi, publikasi)

    Adakah orprof guru yang sudah melakukan ini, atau kemdikbud sekalipun? Ini langkah inovasi, jika masih ada kekurangan akan terus diperbaiki terus menerus.

    Jika ada sertifikat IGI yang ditolak dan diterima utk kenaikan pangkat, berarti kesalahannya adalah pada penafsiran aturan atau ada kepentingan tertentu.
    Bagi yg ditolak silakan berkomunikasi pd yg menolak, mengapa ditolak? Nyatanya di daerah lain diterima.
    Pihak kemdikbud (GTK) sudah menjelaskan bahwa aturannya ada. Silakan berpedoman pd aturan tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *