Menunggu penuh harap pada Ketum dan jajaran PP. Agar ada…

Menunggu penuh harap pada Ketum dan jajaran PP. Agar ada tindakan yang menghasilkan surat IJIN OPERASIONAL nomor…. bagi seluruh kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh IGI seluruh Indonesia, untuk memberi jaminan legalitas sertifikat yang dikeluarkan sehingga bisa diajukan sebagai salah satu bukti pengembangan diri guru.

Facebook Comments

Uncategorized

7 thoughts on “Menunggu penuh harap pada Ketum dan jajaran PP. Agar ada…

  1. Tinggal kreatifitas panitia pelatihan menjalin kerja sama, kegiatan yg kami lakukan selalu menggandeng pihak lain (lembaga) sebagai penjamin mutu. Misal balai pengembangan tik, pustekkom, lpmp atau perguruan tingggi terdekat

  2. Kalau saya lihat, nampaknya birokrasi dilingkungan pendidikan memang (maaf) membingungkan.
    Saya hanya sekedar (lagi-lagi) membandingkan dgn OP yg lain (non-kependidikan), kenapa OP mereka tidak serumit ini.
    Sebagai contoh untuk OP setingkat cabang (kab/kota) mereka diberi kewenangan dan keleluasaan mengadakan diklat, seminar, bakti sosial, dll yang mengatasnamakan OP tingkat cabang tsb.

    OP tingkat cabang cukup mengajukan proposal / pemberitahuan kpd OP wilayah (provinsi) bhw mereka akan mengadakan kegiatan, dgn durasi sekian JP yang kemudian dikonversi menjadi angka kredit.
    Angka kredit tsb (yang ditentukan oleh OP provinsi/wilayah) akan diberikan kepada peserta, narasumber dan panitia dengan angka kredit terbesar ada pada peserta.
    Angka kredit yg didapat akan tercantum pada sertifikatnya dan harus dikumpulkan oleh masing peserta, narasumber dan panitia untuk dilaporkan setiap 5 tahun dengan jumlah minimum yang sdh ditentukan oleh pemerintah, guna perpanjangan ijin kerja (praktek) mereka.

    Apakah mereka perlu meminta ijin pada kantor dinas atau kanwil setempat? Jawabnya tidak, sebab tanggungjawab pengembangan kompetensi semua ada pada orprof, bukan pada kantor dinas atau kementeriannya.

    Disini pihak dinas hanya membackup saja, dan pada sertifikat kegiatan tidak ada satupun tanda tangan dari kepala kantor dinasnya, kecuali tanda tangan ketua OP wilayah dan cabang serta institusi penyelenggara (perguruan tinggi, kantor dinas, dll)

    Sedangkan dari sisi pemerintah, juga ada badan/balai diklat sendiri yg disebut balai pelatihan yg berkedudukan disetiap ibukota provinsi.
    Selain itu pihak kantor dinas (provinsi, kab/kota) juga mengadakan pelatihan dan kegiatan yang bermacam2 sesuai program kerja yg disusun, akan tetapi tidak ada angka kreditnya, kecuali bila didaftarkan ke pengurus OP wilayah (provinsi) masing2.

    Saya berasumsi, keruwetan ini mungkin disebabkan oleh banyaknya OP guru, dan belum ada keputusan aturan yang baku tentang prosedur dan keabsahan sebuah diklat yg diselenggarakan oleh OP guru.

    Padahal salah satu kewajiban orprof adalah memang melaksanakan pengembangan kompetensi/kualitas anggotanya dan kalau tidak salah hal ini sudah tercntum pd UU guru dan dosen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *